TANGKOT, (Tt) – Pimpinan DPRD Kota Tangerang menerima sejumlah aktivis yang tergabung dalam Warung Pojok (Warjok) pada Selasa (2/9/2025).
Ya, mereka meminta dukungan legislatif untuk menggulirkan petisi serta mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang memutus kerja sama dengan PT Oligo Infra Swarna Nusantara (Oligo) terkait proyek Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
Aktivis menilai sejak penandatanganan perjanjian kerja sama pada Maret 2022, PT Oligo belum menunjukkan progres berarti. Proyek PSEL yang digadang ramah lingkungan tak kunjung beroperasi.
“Kami mengapresiasi masukan dari teman-teman aktivis. Selanjutnya akan kami bahas bersama anggota dewan dan berkomunikasi dengan eksekutif. Masalah sampah ini prioritas yang harus segera diselesaikan,” ujar Ketua DPRD Kota Tangerang, Rusdi Alam.
Rusdi menegaskan, DPRD mendorong Pemkot mencari langkah alternatif agar persoalan sampah bisa ditangani optimal.
Wakil Ketua DPRD, Andri S. Permana menambahkan, persoalan sampah semakin krusial lantaran produksi harian kian meningkat, sementara kapasitas TPA Rawa Kucing hampir penuh.
“Produksi sampah setiap hari bertambah. Pemkot harus bertindak cepat agar masalah ini tidak berlarut,” katanya.
Pengamat Kebijakan Publik, Adib Miftahul, menilai kerja sama dengan PT Oligo hanya membebani keuangan daerah. Ia menyebut tipping fee Rp310 ribu per ton sampah yang dibebankan ke APBD terlalu berat, dengan estimasi mencapai Rp620 juta per hari atau Rp18,6 miliar per bulan.
“DPRD harus mengambil sikap. Jika tidak diputus, kerja sama ini hanya akan menguras uang rakyat. Oligo sudah wanprestasi karena hingga kini tidak ada amdal, lokasi, maupun pembangunan fasilitas PSEL,” tegas Adib.
Aktivis Lingkungan Hidup, Bambang Wahyudi, yang juga warga Neglasari, mendesak Pemkot segera memutus kontrak. Ia menilai Oligo gagal memenuhi kewajiban.
“Sudah 33 tahun kami terdampak sampah TPA Rawa Kucing. Kami harap kontrak diputus dan PSEL tetap berjalan dengan pengelola lain,” ujarnya.
Senada, Aktivis Sosial, Saeful Basri, menilai Pemkot sebenarnya mampu mengelola sampah melalui program RDF maupun insinerator.
“Kerja sama ini penuh kepentingan politik. Kalau merugikan, jangan diteruskan,” tandasnya. (Ali)